Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Blitar

Tag Archives: RENJA-P TAHUN 2024

RENJA-P TAHUN 2024

Mengacu pada Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 273 (2) …

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 188/185/409.111.1/KPTS/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021-2026
Mengacu pada Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 273 (2) …
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025
Mengacu pada Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 273 (2) …
SK IKU Disperindag Tahun 2025-2029
Mengacu pada Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 273 (2) …