Berita

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2024, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Diharapkan LKjIP ini dapat menjadi bahan masukkan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing di …

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 disusun dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam proses penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana …

Mengacu pada Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 273 (2) …

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 188/185/409.111.1/KPTS/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021-2026

Rapat Harian pada tanggal 10 Juli 2024 dalam rangka persiapan menyambut Hari Jadi Blitar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mengadakan giat Ayo Belanja Ke Pasar Tradisional. Kegiatan ini diperuntukan bagi kalangan ASN untuk menggerakan kembali kegiatan Belanja ke Pasar Tradisional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, maka berikut kami lampirkan rincian tarif UTTP pada pelayanan tera tera ulang kantor, sidang, dan loko.